Gaji Gibran Sebagai Wali Kota Solo Cuma Rp2 1 Juta

19-Aug-2021 12:50:59
Comments 0

Solo – Mungkin belum banyak yang tahu berapa jumlah gaji Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka per bulan. Jika dilihat dari ketentuan yang ada besaran gaji pokok yang diterima kepala daerah sekelas bupati wali kota beda tipis dengan UMK Kota Solo pada 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 59 2000 tentang Hak Keuangan Administratif Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda Dudanya gaji pokok orang nomor satu di Solo itu berkisar Rp2 1 juta per bulan. Jumlah gaji pokok yang diperoleh Gibran itu memang terbilang kecil dan hanya berbeda tipis dengan UMK Kota Solo 2021 yakni sebesar Rp2.012.810. Meski demikian masih ada tunjangan yang mengikuti dan nilainya cukup besar. Bahkan tunjangan Gibran sebagai Wali Kota Solo nilainya jauh lebih besar dibandingkan gaji pokoknya. Salah satu tunjangan yang diperoleh Gibran adalah tunjangan jabatan dengan besaran Rp3 78 juta per bulan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 68 2001 tentang Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Selain itu seorang kepala daerah juga mendapatkan tunjangan beras anak istri BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Selain gaji pokok dan tunjangan sebagai Wali Kota Solo Gibran juga memperoleh biaya penunjang operasional bulanan. Untuk besarannya sendiri tiap daerah berbeda-beda tergantung Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Sementara PAD Kota Solo terakhir pada 2019 mencapai Rp545.791.815.386. Dengan besaran PAD tersebut dan merujuk pada PP Nomor 109 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tunjangan operasional Wali Kota Solo paling kecil adalah Rp600 juta dan paling tinggi Rp3 miliar. Bukan hanya gaji tunjangan dan biaya operasional Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga mendapatkan fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas. Sebagaiana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP 109 2000. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan bunyi Pasal 6. Dapatkan berita Solopos.com lainnya di sini

Leave a Reply
Save my name, email, and website in this browser for the next time.